SURABAYA (Kabarjawatimur) – Upaya meramaikan Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Kota Surabaya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah dan para pedagang, tetapi juga
SURABAYA (Kabarjawatimur) – Klaim capaian pembangunan pendidikan di Kota Surabaya kembali berhadapan dengan realitas di lapangan. Di tengah pembahasan APBD 2027, sejumlah sekolah negeri
SURABAYA (Kabarjawatimur) – Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya melontarkan sejumlah catatan kritis terhadap Nota Keuangan Raperda APBD Surabaya Tahun Anggaran 2027. Sorotan utama diarahkan pada efektivitas belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga rencana pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Keuangan Raperda APBD 2027, Selasa (29/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni. Dalam forum tersebut, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Aning Rahmawati, menegaskan bahwa APBD tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya angka anggaran.
Menurut Aning, setiap alokasi anggaran harus mampu menunjukkan hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
“APBD 2027 harus selaras dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Harus bisa menjawab hasil dan dampak yang dihasilkan dari alokasi anggaran, terutama pertumbuhan ekonomi yang dirasakan rakyat kecil, penurunan kemiskinan berbasis wilayah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, serta kedaulatan pangan,” kata Aning.
Rencana pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun pada 2027 menjadi salah satu perhatian serius Fraksi PKS.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber