Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya meminta RAPBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan terhadap target pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja infrastruktur, pendidikan, hingga pembiayaan daerah.
“Fraksi Gerindra perlu mendapat penjelasan, mengapa dengan dukungan anggaran yang besar, target pertumbuhan ekonomi 2027 justru berada di bawah capaian tahun 2025. Apa strategi agar APBD benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja? Jangan sampai ekonomi tumbuh, tetapi masyarakat kecil hanya menjadi penonton,” papar Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya Azhar Kahfi dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya saat membahas Nota Keuangan RAPBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027, Selasa (29/9/2026).
Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap proyeksi PAD Surabaya 2027 yang mencapai Rp8,410 triliun. Optimalisasi pendapatan diminta tidak dilakukan dengan membebani masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dia juga mendorong Pemkot Surabaya memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Digitalisasi juga dinilai dapat digunakan untuk memperkuat sistem pendapatan daerah.
“Optimalisasi PAD harus dilakukan dengan memperluas basis pendapatan dan meningkatkan kepatuhan, bukan dengan menambah beban pelaku UMKM. Aset daerah dan BUMD juga harus benar-benar dioptimalkan agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ujar Anggota Komisi A DPRD Surabaya tersebut.
Dalam struktur belanja, Fraksi Gerindra turut mencermati alokasi infrastruktur pelayanan publik yang mencapai sekitar Rp6,226 triliun atau 49,31% dari total belanja daerah. Besarnya anggaran tersebut diminta diukur berdasarkan kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga.
“Bagi kami, keberhasilan belanja infrastruktur bukan hanya berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi seberapa banyak persoalan warga yang bisa diselesaikan. Banjir, drainase, jalan, kawasan permukiman, dan mobilitas harus menjadi ukuran manfaat anggaran,” katanya.
Gerindra juga menagih penerapan prinsip spending better dalam RAPBD 2027. Efisiensi anggaran diminta tidak sekadar memangkas perjalanan dinas atau kegiatan seremonial, tetapi mengalihkan belanja ke program yang lebih produktif dan memberikan manfaat langsung.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber