Kota Malang, blok-a.com – Tuntutan dana scraping menjadi salah satu persoalan yang disuarakan sopir angkot dalam penolakan operasional Trans Jatim Koridor 2 di Malang pada aksi demonstrasi di depan kantor Dishub Kota Malang, Senin (28/9/2026) lalu.
Ketua Front Aliansi Supir Angkutan Malang (ASAM), Andre menyinggung persoalan dana scraping yang disebut telah turun berdasarkan informasi dari pihak Dishub Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur. Namun, Andre mengaku para sopir tidak merasa menerima dana tersebut.
“Adanya dana scraping, rekan-rekan tidak ada yang merasa menerima,” ujar Andre saat ditemui usai aksi demonstrasi, Senin (28/9/2026) lalu.
Menanggapi itu, Dishub Jawa Timur menegaskan pemerintah tidak menyalurkan kompensasi dalam bentuk dana scraping.
Kepala Seksi Angkutan Umum Dishub Jatim, Cito Eko Yuly Saputro, mengatakan penanganan terhadap angkot yang terdampak keberadaan Trans Jatim dilakukan melalui program yang disiapkan pemerintah.
“Dana scraping itu dari pemerintah itu tidak ada. Pemerintah itu tidak mengeluarkan dana apa pun,” tegas Cito saat dikonfirmasi, Kamis (1/10/2026).
Cito menjelaskan, pemerintah tidak memberikan kompensasi dengan cara membagikan uang secara langsung kepada sopir. Untuk Koridor 2, pemerintah justru menyiapkan program angkutan feeder yang nantinya dapat melibatkan angkot eksisting.
Konsep feeder tersebut, lanjut Cito, memungkinkan angkot tetap beroperasi dengan skema kerja sama bersama pemerintah. Namun, kendaraan yang digunakan harus memenuhi standar pelayanan minimal sebelum operator dikontrak.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber