Madura Raya (ANTARA) – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi meninjau layanan administrasi dan kependudukan di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Jumat.
Ia menilai, pelayanan di MPP Kabupaten Bangkalan itu sudah berjalan dengan baik, karena warga yang mengurus data administrasi kependudukan bisa dilayani sesuai prosedur, mudah, cepat, serta tidak dipungut biaya.
“Pelayanan administrasi kependudukan ini harus mudah, tidak ada perantara, dan gratis. Masyarakat datang, dilayani, kemudian dokumennya bisa langsung diterima sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku,” ujar Teguh.
Ia menjelaskan, dokumen kependudukan bukan hanya berfungsi sebagai tanda identitas, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang secara hukum.
Dokumen tersebut menjadi pintu masuk masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan hingga bantuan sosial.
Teguh dalam kesempatan itu juga menyampaikan pentingnya penguatan layanan adminduk di tingkat kecamatan.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan saat ini menyiapkan pengadaan perangkat perekaman adminduk di tujuh kecamatan, yang diharapkan dapat dilanjutkan pada 11 kecamatan lainnya sehingga pelayanan semakin dekat dengan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Dukcapil juga menjelaskan penguatan validasi data penerima bantuan sosial. Data desil yang ditetapkan BPS telah dipadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan validitas dan ketepatan identitas penerima.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber