Diskusi yang digagas secara swakarsa oleh kelompok anak muda itu mempertemukan berbagai perspektif. Peserta dan narasumber berasal dari kalangan praktisi hukum, akademisi, aktivis mahasiswa hingga pegiat ruang digital.
Pembahasan forum mencakup informasi, dokumen, keterangan, serta pandangan yang berkembang mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan dalam proses pencalonan Wakil Presiden.
Peserta diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan, kritik, dan pandangan dengan tetap merujuk pada fakta, argumentasi hukum, proses yang berlaku, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
Forum juga menekankan pentingnya memilah informasi berdasarkan tingkat pembuktiannya. Peserta didorong membedakan fakta yang telah terverifikasi, pendapat atau analisis, serta informasi yang masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Dosen dan ahli hukum tata negara Universitas 17 Agustus Surabaya, Demas Brian Wicaksono, turut menyoroti persoalan konstitusi yang menjadi pembahasan forum.
âKalau ingin mengawali sebagai pemimpin jangan memulai dengan kebohongan,â kata Demas dalam forum tersebut.
Forum meminta agar dokumen, keterangan, serta proses administrasi yang berkaitan dengan persyaratan tersebut dapat diperiksa dan dijelaskan secara terbuka, objektif, serta sesuai dengan ketentuan hukum.
Menurut forum, setiap persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan perlu ditempatkan dalam mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber