Surabaya (ANTARA) – Ada ironi dalam sistem perlindungan sosial kita. Warga yang secara kasatmata membutuhkan uluran tangan justru bisa tersingkir hanya karena sebuah angka di atas kertas.
Sebaliknya, mereka yang secara administratif memenuhi kriteria tetap tercatat sebagai penerima, meski roda hidupnya telah membaik.
Kota Surabaya, Jawa Timur sedang berhadapan dengan persoalan itu. Program Perlindungan Sosial Digital telah menjangkau 1.004.298 kepala keluarga. Pada saat yang sama, proses pemutakhiran menemukan 219 ribu warga tidak ditemukan dan sekitar 26 ribu warga tercatat telah meninggal.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan terbesar dalam perlindungan sosial bukan sekadar membangun sistem digital, melainkan memastikan sistem itu mengenali manusia yang sesungguhnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Surabaya pada Maret 2025 sebanyak 105,09 ribu orang atau 3,56 persen penduduk. Angka itu terus menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi kemiskinan tidak pernah berhenti bergerak.
Ada keluarga yang naik kelas, ada yang jatuh kembali, dan ada kelompok rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan namun sangat mudah kembali ke bawahnya.
Karena itu, basis data perlindungan sosial tidak bisa dibaca sebagai daftar orang miskin semata. Ia adalah peta tentang siapa yang membutuhkan perlindungan negara, siapa yang sedang rentan, dan siapa yang telah mampu keluar dari ketergantungan bantuan.
Di sinilah kasus kepemilikan kendaraan menjadi pelajaran penting. Petugas menemukan warga dengan kondisi rumah dan sosial ekonomi yang menunjukkan kebutuhan bantuan, tetapi sistem mencatat kepemilikan mobil.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber