Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mendesak Pemkot Surabaya memastikan APBD 2027 lebih banyak menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama persoalan pengangguran, kesehatan, dan infrastruktur lingkungan.
Desakan tersebut mengemuka setelah sejumlah persoalan warga ditemukan dalam rangkaian reses di berbagai wilayah Surabaya, di tengah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.
“Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit karena defisit yang tidak sedikit, DPRD Kota Surabaya kembali menyambung lidah warga agar bisa mendapatkan haknya dalam APBD 2027,” ujar Aning, Rabu (7/10/2026).
Persoalan lapangan kerja menjadi salah satu keluhan yang banyak disampaikan warga saat reses di kawasan Bulak hingga Rungkut. Aning meminta program pengentasan pengangguran dievaluasi agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan dampak bagi masyarakat.
“Sulitnya lapangan kerja mendominasi di beberapa titik reses, di mana emak-emak mengeluhkan anaknya belum bekerja sementara ekonomi makin sulit. Anggaran 47 miliar rupiah untuk Gen Z juga masih belum signifikan hasilnya,” papar politisi PKS ini.
Selain lapangan kerja, persoalan kesehatan juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Aning menyebut sekitar 50.000 data kepesertaan BPJS Kesehatan warga Surabaya tercatat tidak aktif, sementara Kader Surabaya Hebat (KSH) masih membutuhkan sarana pendukung seperti tensimeter untuk menunjang kegiatan di lapangan.
“Ada 50.000 warga Surabaya yang BPJS-nya nonaktif, ini harus diantisipasi jangan sampai merenggut nyawa karena terlambat penanganan. Sarpras pelengkap KSH seperti tensi juga harus jadi perhatian Dinkes,” tegas dia.
Kebutuhan infrastruktur lingkungan juga menjadi aspirasi yang muncul dalam reses. Warga meminta normalisasi saluran dan penanganan sedimentasi untuk mengurangi persoalan banjir, selain persoalan meteran air PDAM di Wonorejo, perbaikan rumah tidak layak huni, serta fasilitas Balai RT/RW.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber