Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny mengatakan, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, masih ditemukan ibu yang melahirkan bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. “Pada tahun 2025 ada sebanyak 21 persen,” ungkapnya, Selasa (6/10/2026).
Meski demikian, mayoritas bayi lahir hidup di Kabupaten Mojokerto memiliki berat badan di atas 2.500 gram. Persentasenya mencapai 79,23 persen. Menurut Dwi, semakin besar persentase bayi lahir hidup dengan berat badan lebih dari 2.500 gram menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin baik.
Bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram sebagian besar berasal dari rumah tangga dengan kepala rumah tangga berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 76 persen. Sedangkan pada rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga SMP ke atas sebesar 24 persen.
Selain pendidikan, kondisi ekonomi rumah tangga juga menunjukkan pola yang perlu diperhatikan. Berdasarkan kelompok pengeluaran per kapita sebulan terakhir, bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram pada 2025 paling banyak ditemukan pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah, yakni sebesar 32,10 persen.
Kelompok pengeluaran 40 persen terbawah menyumbang 20,89 persen, pada kelompok rumah tangga dengan pengeluaran 20 persen teratas tidak ditemukan bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Persoalan BBLR di Kabupaten Mojokerto masih lebih banyak ditemukan pada masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah hingga bawah.
“Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Mojokerto, kemungkinan seorang ibu melahirkan dengan berat badan bayi kurang dari 2.500 gram ada pada masyarakat kelompok perekonomian rata-rata menengah hingga bawah. Sedangkan untuk masyarakat kelompok perekonomian rata-rata atas, tidak ditemukan,” katanya.
BPS Kabupaten Mojokerto menyebut terdapat sejumlah faktor yang berhubungan dengan risiko BBLR, antara lain usia ibu, pemeriksaan kehamilan atau antenatal care, kemampuan baca tulis, indeks massa tubuh hingga kondisi sosial ekonomi. Karena itu, upaya menekan angka BBLR tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
“Tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap pendidikan, kondisi ekonomi keluarga serta akses ibu hamil terhadap pemeriksaan kehamilan. Penurunan prevalensi BBLR sendiri menjadi salah satu indikator dalam mengukur capaian dampak jangka menengah upaya percepatan pencegahan stunting,” tegasnya. [tin/ian]
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber