Gresik (beritajatim.com) – Efisiensi anggaran dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 Kabupaten Gresik justru berhadapan dengan kebutuhan tambahan belanja pelayanan dasar. Komisi IV DPRD Gresik menilai penghematan tidak boleh membuat kebutuhan pendidikan dan kesehatan terpinggirkan.
Dari pembahasan tersebut, Komisi IV merekomendasikan tambahan anggaran sekitar Rp19,46 miliar. Rinciannya, Rp6,63 miliar untuk Dinas Pendidikan dan Rp12,829 miliar untuk Dinas Kesehatan.
Rekomendasi itu muncul setelah legislatif mencermati postur anggaran kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut. Sejumlah kebutuhan pelayanan publik dinilai belum tertampung secara optimal dalam rancangan awal KUA-PPAS 2027.
Di sektor pendidikan, anggaran yang semula tercantum sebesar Rp960,76 miliar setelah dilakukan efisiensi menjadi Rp939,89 miliar. Artinya, terjadi pengurangan sekitar Rp20,86 miliar.
Padahal, anggaran tersebut harus menopang sejumlah kebutuhan besar. Di antaranya gaji pegawai Rp521,59 miliar, BOS/DAK Nonfisik Rp175,22 miliar, BOSDA/Bansos Rp114,47 miliar, serta kebutuhan GTT, PTT, THL, PPPK paruh waktu dan kinerja guru sebesar Rp90,68 miliar.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin mengatakan, tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS.
“Untuk pendidikan, kami merekomendasikan tambahan Rp6,63 miliar,” katanya, Rabu (7/10/2026).
Tambahan tersebut terdiri atas Rp2,54 miliar untuk memenuhi gaji tenaga outsourcing selama 12 bulan. Kemudian Rp3,15 miliar untuk tambahan mebeler SDN serta Rp935 juta untuk pendidikan dan pelatihan kepala sekolah.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber