Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Malang (2019). Bergabung di TIMES Indonesia sejak 2020. Meliput berbagai topik, termasuk Politik, Hukum, Kriminal, Ekonomi, Budaya dan Pemerintahan.
MALANG – Persoalan anggaran POPDA Malang tidak sekadar menentukan berapa banyak atlet yang bisa berangkat ke POPDA XV Jawa Timur 2026. Perbedaan antara alokasi sekitar Rp1,2 miliar dan estimasi kebutuhan Rp3 miliar hingga Rp4 miliar memperlihatkan kesenjangan antara kemampuan fiskal daerah dan cita-cita pembinaan olahraga Kota Malang.
Dari sekitar 400-an atlet yang mengikuti proses persiapan, hanya sekitar 200-an atlet yang diberangkatkan dan dibiayai Pemerintah Kota Malang. Atlet lainnya tetap mendapat kesempatan berkompetisi dengan skema pembiayaan mandiri atau gotong royong.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang sekaligus Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Ginanjar Yoni Wardoyo, mengakui keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan prioritas.
“Anggaran itu dicukupkan untuk atlet potensial. Misalkan satu cabor punya empat atlet yang berpotensi, ya sudah yang diberangkatkan dan dicover biaya itu,” ujar Ginanjar, Kamis (8/10/2026).
Ginanjar menyebut anggaran POPDA sebelumnya hanya berada di kisaran Rp400 juta. Setelah melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, alokasi tersebut meningkat menjadi sekitar Rp1 miliar lebih.
Menurut Ginanjar, apabila seluruh cabang olahraga (cabor) dan atlet diberangkatkan dengan pembiayaan pemerintah, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.
“Kalau kemarin Rp1,2 miliar yang disetujui, seharusnya bisa di angka Rp3 miliar sampai Rp4 miliar untuk semua,” katanya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber