JAKARTA (Kabarjawatimur) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional
SURABAYA – Ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu keluhan yang disampaikan warga saat reses anggota DPRD Surabaya, Ghofar Ismail, di
SURABAYA, KabarJawatimur – Persoalan administrasi bantuan sosial (bansos), empat anak dalam satu keluarga yang tidak bersekolah, hingga kebingungan warga mengakses layanan kesehatan menjadi temuan Anggota DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, saat menjaring aspirasi masyarakat di 12 titik reses.
Temuan tersebut menyoroti sejumlah kendala dalam akses pelayanan publik yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terutama menyangkut bantuan sosial, pemenuhan hak pendidikan anak, dan pelayanan kesehatan.
Legislator Fraksi PKS yang akrab disapa Bang Jo itu mengungkapkan, masih ada warga yang menghadapi hambatan administratif serta keterbatasan informasi ketika hendak mengakses program pemerintah. Kondisi ini perlu ditelusuri agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan hak atas layanan dan bantuan yang semestinya dapat diakses.
Dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (9/10/2026), Bang Jo menegaskan bahwa reses tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin DPRD tanpa tindak lanjut konkret.
“Pembangunan Kota Surabaya tidak boleh hanya berawal dari belakang meja, gedung DPRD, atau Balai Kota. Pembangunan harus berangkat dari persoalan riil warga, bahkan yang terjadi di gang-gang kecil, agar APBD betul-betul berdampak dan manfaatnya dirasakan secara adil dan merata,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan warga kurang mampu yang tinggal di indekos, tetapi masih tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) pemilik kos yang kondisi ekonominya tergolong mampu.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber