SW merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sedangkan SP merupakan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Selain menyampaikan pengaduan, pihak pelapor juga meminta KPK melakukan supervisi dan monitoring terhadap laporan dugaan korupsi yang sebelumnya telah disampaikan kepada Polda Jawa Timur.
Salah satu anggota tim advokat ITSLaw, Safira Widyawati, yang mewakili Achmad Shuhaeb, mengatakan kedatangan mereka ke Gedung Merah Putih KPK bertujuan menyampaikan pengaduan sekaligus meminta pengawasan terhadap penanganan laporan sebelumnya di kepolisian.
“Jadi, selain membuat pengaduan baru, kedatangan kami di Gedung Merah Putih juga untuk meminta agar KPK melakukan supervisi terhadap pengaduan rekan-rekan di Polda Jatim,” kata Safira.
Safira mengatakan, langkah tersebut berkaitan dengan harapan agar penggunaan APBD diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam keterangannya, Safira juga merujuk pada pesan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak mengenai pentingnya pemanfaatan anggaran daerah secara tepat sasaran.
Salah satu hal yang disampaikan pelapor dalam pengaduan tersebut adalah keterlibatan SP sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan SW di lingkungan DPRD Jawa Timur. Menurut keterangan pelapor, sejak 2024 SW disebut kerap mengundang SP untuk menjadi narasumber dalam kegiatan yang menggunakan APBD Provinsi Jawa Timur.
Pelapor juga menyoroti dokumen riwayat hidup atau curriculum vitae (CV) yang disebut digunakan SP dalam proses administrasi pencairan anggaran kegiatan. Menurut pelapor, gelar akademik yang tercantum dalam dokumen tersebut perlu ditelusuri karena diduga tidak ditemukan dalam penelusuran pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
Informasi mengenai gelar akademik tersebut menjadi salah satu materi yang diminta pelapor untuk ditelaah lebih lanjut oleh pihak berwenang. Penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keabsahan informasi akademik tersebut serta kesesuaiannya dengan dokumen administrasi kegiatan yang dilaporkan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber