Mili.id – Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan dan Penanganan Penyelundupan Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) oleh pemerintah pusat mendapat sambutan positif dari sejumlah nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur. Meski mendukung langkah tersebut, para nelayan menilai pembentukan satgas belum cukup untuk mengatasi persoalan penyelundupan benur dan berharap pemerintah turut memperhatikan kondisi ekonomi pelaku usaha.
Ketua Asosiasi Koperasi Nelayan Pencari Benih Bening Lobster Kecamatan Muncar, Wawan, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Satgas P2BBL selama kebijakan tersebut bertujuan menciptakan kebaikan bersama. Namun, ia menilai persoalan penyelundupan tidak akan sepenuhnya terselesaikan selama lalu lintas benih bening lobster (BBL) di dalam negeri masih diperbolehkan dan celah penyalahgunaan tetap terbuka.
Menurut Wawan, penghentian ekspor melalui jalur resmi telah memberikan tekanan ekonomi kepada nelayan dan pelaku usaha benur di Banyuwangi. Ia mengungkapkan, sejumlah pelaku usaha mengalami kerugian dan belum berhasil mengembalikan modal sejak kebijakan penutupan ekspor diterapkan.
Karena itu, ia berharap pemerintah mempertimbangkan pembukaan kembali ekspor benur melalui jalur legal dengan regulasi dan pengawasan yang jelas, sesuai ketentuan yang berlaku serta kebutuhan pasar. Ia juga berharap penindakan terhadap pelanggaran dapat mempertimbangkan sanksi administratif berupa denda, bukan semata-mata hukuman pidana badan.
Sementara itu, Soleh, yang mewakili nelayan pencari BBL di Pantai Grajagan, Banyuwangi, menilai penutupan ekspor belum efektif menghentikan pengiriman benur. Menurutnya, aktivitas pengiriman masih berlangsung meskipun ekspor resmi telah ditutup. Ia berharap keberadaan Satgas P2BBL dapat menciptakan penegakan aturan yang adil dan memberikan kepastian bagi nelayan.
Soleh juga menjelaskan bahwa pasokan BBL yang diperoleh dari Banyuwangi saat ini relatif minim. Sebagian benih yang tersedia disebut berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan wilayah sekitarnya.
Pembentukan Satgas P2BBL diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penanganan penyelundupan benur. Di sisi lain, para nelayan berharap kebijakan pemerintah juga mampu melindungi mata pencaharian mereka, menciptakan kepastian hukum, serta membuka peluang usaha legal yang berkelanjutan.
Mili.id Merupakan media online yang memberitakan berita peristiwa, isu isu politik terbaru, dunia pendidikan, ekonomi dan lainnya, yang dikemas dengan santun dan kredibel yang berpedoman pada nilai nilai jurnalisme
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber