Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi terus memperkuat pembangunan responsif gender. Hal tersebut dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, perluasan kesempatan berkarier di pemerintahan, hingga pelayanan publik yang inklusif.
Komitmen tersebut dipaparkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat melakukan verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) periode 2024–2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jumat (30/10/2026).
Berbagai kebijakan tersebut dirancang agar perempuan dan seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan, akses, serta manfaat pembangunan secara adil.
Verifikasi dilakukan secara daring dari Pendopo Sabha Swagatha Blambangan dalam rangka penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026.
Kegiatan dihadiri jajaran OPD, anggota DPRD Banyuwangi, perwakilan forkopimda, organisasi perempuan, pengusaha perempuan, media, perwakilan perguruan tinggi, serta para kepala desa perempuan.
Selain itu, hadir pula tim panelis berasal dari KemenPPPA yang melakukan pendalaman terhadap dokumen, data, dan pelaksanaan kebijakan PUG di Banyuwangi.
Menurut Ipuk, pengarusutamaan gender bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan upaya memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil.
“Pemkab mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. PUG harus diwujudkan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan serta monitoring,” ujarnya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber