jatimnow.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir Bengawan Solo dengan melibatkan lima kabupaten yang berada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) tersebut.
Penguatan dilakukan melalui simulasi koordinasi lintas wilayah untuk menguji kesiapan personel, pembagian tugas, hingga mekanisme pengerahan sumber daya saat bencana terjadi.
Simulasi tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir Bengawan Solo yang terintegrasi dengan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD).
Melalui pendekatan ini, informasi potensi bencana diharapkan segera diikuti tindakan nyata sebelum banjir meluas dan menimbulkan dampak lebih besar.
Menurutnya, pemerintah maupun masyarakat perlu mulai bergerak ketika tanda-tanda ancaman bencana terdeteksi. Kecepatan mengambil tindakan menjadi salah satu faktor penting untuk menekan risiko dan dampak yang ditimbulkan.
“Ke depan, seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, diharapkan dapat bergerak saat melihat tanda-tanda ancaman bencana. Dengan begitu, risiko dan dampak yang ditimbulkan bisa dikurangi,” ujarnya.
Tantangan penanganan banjir Bengawan Solo juga berkaitan dengan pembagian kewenangan. Pengelolaan sungai berada di bawah pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sehingga pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri ketika menghadapi persoalan seperti kerusakan tanggul maupun keterbatasan anggaran.
“Permasalahan seperti kerusakan tanggul dan keterbatasan anggaran tidak dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas pemerintahan,” jelas Dadang.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber