JAKARTA (Kabarjawatimur) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional
SURABAYA – Di tengah upaya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas pasar melalui platform digital, pemerintah justru diingatkan agar tidak menambah beban
SURABAYA, KabarJawatimur – Anggaran pendidikan Kota Surabaya yang telah mencapai 22,6 persen dari APBD mendapat perhatian serius DPRD. Meski telah melampaui ketentuan minimal 20 persen, besarnya alokasi tersebut dinilai belum otomatis menjamin pemerataan akses maupun peningkatan kualitas pendidikan.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan atau yang akrab disapa Bang Jo, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak sekadar mengejar pemenuhan persentase anggaran. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan penggunaan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Bang Jo dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (5/11/2026).
Menurut Bang Jo, persoalan mendasar yang harus dievaluasi bukan hanya besaran anggaran, tetapi juga bagaimana distribusi, pengelolaan, dan efektivitas penggunaannya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pembahasan, alokasi fungsi pendidikan secara keseluruhan mencapai 22,6 persen dari APBD. Namun, anggaran yang dikelola langsung Dinas Pendidikan hanya sebesar 16,34 persen. Sementara sekitar 6–7 persen lainnya tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kecamatan.
Kondisi tersebut perlu dicermati agar anggaran yang dikategorikan sebagai fungsi pendidikan benar-benar memiliki kontribusi terhadap peningkatan layanan pendidikan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber