JAKARTA (Kabarjawatimur) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional
SURABAYA – Di tengah upaya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas pasar melalui platform digital, pemerintah justru diingatkan agar tidak menambah beban
SURABAYA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya agar tidak hanya mengejar tingginya penyerapan anggaran dalam RAPBD 2027. Kualitas belanja, pemerataan pembangunan, serta manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan atau akrab disapa Bang Jo, saat membacakan Pandangan Akhir Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (9/11/2026).
Menurut Bang Jo, APBD bukan sekadar dokumen administratif yang memuat angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen kebijakan publik untuk menghadirkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya,” tegasnya.
Salah satu sorotan utama Fraksi PKS adalah alokasi anggaran pendidikan. Bang Jo mengapresiasi porsi fungsi pendidikan dalam RAPBD 2027 yang mencapai sekitar 22,28 persen. Angka tersebut telah melampaui batas minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Namun, ia mengingatkan agar Pemkot Surabaya tidak sekadar mengejar pemenuhan angka. Penghitungan anggaran pendidikan harus sesuai ketentuan hukum dan metodologi yang berlaku, disertai transparansi terhadap komponen belanja yang tersebar di berbagai perangkat daerah.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber