JAKARTA (Kabarjawatimur) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional
SURABAYA – Di tengah upaya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas pasar melalui platform digital, pemerintah justru diingatkan agar tidak menambah beban
SURABAYA – Anggota MPR RI sekaligus DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, M.E.I., menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan menyampaikan aspirasi maupun mekanisme memilih pemimpin. Lebih dari itu, seluruh praktik demokrasi harus berjalan berdasarkan konstitusi dan aturan hukum yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Ning Lia dalam kegiatan bersama masyarakat pada Minggu (8/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat memahami kembali fungsi dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang sekaligus menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap proses politik, pengambilan keputusan, hingga penyusunan kebijakan harus tetap berada dalam koridor hukum dasar negara.
“Kita bicara Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang berdasarkan konstitusi, bukan hanya proses demokrasi,” ujarnya.
Ning Lia menjelaskan, demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum atau terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Demokrasi juga harus tercermin melalui kebijakan publik yang memiliki landasan hukum, menghormati hak warga negara, serta tidak menyimpang dari prinsip konstitusional.
Ia menilai, kesadaran konstitusi tidak boleh hanya menjadi pengetahuan kalangan pejabat pemerintahan, politisi, maupun akademisi. Masyarakat luas juga perlu memahami aturan dasar negara agar dapat mengetahui hak, kewajiban, serta batas-batas kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber