jatimnow.com – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan ratusan demonstran yang mengepung Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10/2026). Massa menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum menjawab persoalan masyarakat. Mereka bahkan mendesak Prabowo-Gibran mundur dari jabatannya.
Massa mulai berkumpul di Jalan Gubernur Suryo sekitar pukul 14.50 WIB hingga 15.00 WIB. Mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil tampak mengenakan pakaian hitam sambil membentangkan spanduk di sejumlah titik, termasuk pagar besi di sekitar Grahadi. Tulisan seperti All Eyes on Karhutla, Surabaya Sadar, Cukup 2 Tahun, dan BBM Langka menjadi bagian dari pesan yang mereka suarakan.
Koordinator lapangan aksi, Daniel Situmorang, mengatakan demonstrasi tersebut menjadi wadah bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan keresahan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menegaskan, gerakan itu bukan aksi yang mewakili satu kampus saja, melainkan melibatkan mahasiswa, buruh, pekerja, pedagang, dan elemen masyarakat sipil lainnya.
Menurut Daniel, waktu dua tahun seharusnya cukup bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan menunjukkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Namun, massa menilai sejumlah program masih menyisakan persoalan sehingga evaluasi tidak cukup hanya berhenti pada pernyataan.
“MBG, Koperasi Desa Merah Putih zonk, semuanya. Dan sampai hari ini, sampai detik ini masih berjalan. Anggaran pendidikan 20 persen yang dicatat di undang-undang, di konstitusi kita dipotong untuk program-programnya,” kata Daniel saat menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu sasaran kritik demonstran. Mereka menyoroti persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya, termasuk kasus dugaan keracunan makanan. Massa juga mempertanyakan arah alokasi anggaran dan menyuarakan kekhawatiran mengenai pemenuhan anggaran pendidikan yang telah diamanatkan konstitusi.
Selain program pemerintah, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi tuntutan utama dalam aksi tersebut. Massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menyusul dampak kebakaran dan kabut asap yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah, terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Daniel menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi kebakaran, bukan sekadar mengandalkan perubahan cuaca. Ia juga menyoroti dampak asap yang dinilai tidak boleh diabaikan, termasuk ketika wilayah terdampak turut menjadi perhatian negara tetangga.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber