Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia masih membutuhkan listrik untuk kebutuhan domestik. Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kekuatan daya tawar energi Indonesia, potensi penerimaan negara, hingga risiko terhadap investasi dan hubungan ekonomi dengan Singapura.
Lantas, apakah penahanan ekspor listrik memang didasarkan pada kebutuhan domestik atau menjadi pesan politik? Seberapa besar ketergantungan Singapura terhadap energi Indonesia, dan apakah kebijakan tersebut cukup kuat untuk menekan negara itu?
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai alasan kebutuhan listrik domestik memang memiliki dasar, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan penahanan proyek ekspor listrik ke Singapura. Menurutnya, persoalan harga dan pesan politik juga menjadi faktor penting.
“Keduanya, dengan bobot terbesar pada harga dan pesan politik,” tulis Yayan dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/11).
Ia menjelaskan Batam mengalami kekurangan pasokan sekitar 40 megawatt (MW), sementara pengalihan gas sebesar 31 BBTUD ke Batam dan Bintan setara sekitar 190 MW listrik. Namun, proyek ekspor listrik ke Singapura berkapasitas 3,4 gigawatt (GW) dirancang menggunakan pembangkit surya dan baterai baru, bukan mengambil pasokan dari jaringan PLN.
Defisit Batam, menurut Yayan, hanya sekitar 1,2 persen dari kapasitas proyek ekspor tersebut. Ia juga menyebut Bahlil sebelumnya telah menyatakan harga jual listrik belum cocok sejak 19 Oktober.
“Kami tidak dapat membaca niat pejabat, tetapi data menunjukkan alasan kebutuhan dalam negeri saja tidak cukup,” ujarnya.
Dari sisi pasokan, Yayan menyebut kapasitas pembangkit nasional mencapai 107,5 GW pada akhir 2025 dengan cadangan daya sekitar 39 persen. Meski sejumlah wilayah masih mengalami kendala pasokan, ia menilai persoalan tersebut tidak menunjukkan kekurangan kapasitas pembangkit secara nasional.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber