TANGGULANGIN, SIDOARJONEWS.id — Pemkab Sidoarjo meminta pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat. Langkah ini diambil pasca kejadian luar biasa (KLB) setelah ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, diduga mengalami keracunan usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (1/9/2026) petang.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat meninjau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (2/9/2026). Peninjauan turut dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana dan Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo.
Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, DPMPTSP, dan Dispendikbud untuk mengevaluasi perizinan SPPG. Dari 174 SPPG yang tercatat, sebanyak 153 telah beroperasional, sedangkan 21 SPPG belum mengajukan permohonan izin.
“Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Subandi.
Untuk SPPG Kalitengah, Subandi memastikan dapur tersebut telah mengantongi izin. Sementara kewenangan menjatuhkan sanksi atau menghentikan operasional SPPG berada pada BGN.
Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG sebagai program pemerintah pusat. Namun, ia meminta setiap kekurangan dalam tata kelola segera diperbaiki agar tidak mengganggu pelaksanaan program.
“Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo memprioritaskan penanganan medis para santri. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sidoarjo per 2 September 2026 pukul 13.00 WIB, sebanyak 567 santri telah memperoleh penanganan medis. Sebanyak 457 santri diperbolehkan pulang, 80 masih menjalani perawatan, dan 30 pasien masih dalam observasi.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber