Suaradesa.co– Ancaman banjir, cuaca ekstrem hingga kekeringan tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga bisa menghantam keberlangsungan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
BNPB bersama Komisi VIII DPR RI menggelar kegiatan penguatan lembaga usaha dalam penanggulangan bencana melalui penyusunan Rencana Keberlanjutan Usaha (RKU). Kegiatan tersebut melibatkan 150 pelaku UMKM binaan di Bojonegoro.
Langkah ini dinilai penting mengingat Bojonegoro merupakan daerah yang dilintasi Sungai Bengawan Solo dan memiliki potensi bencana hidrometeorologi cukup tinggi. Banjir, kekeringan dan cuaca ekstrem sewaktu-waktu dapat mengganggu aktivitas produksi, distribusi hingga pemasaran produk UMKM.
Persoalannya, ketahanan UMKM selama ini tidak cukup hanya diukur dari kemampuan meningkatkan omzet dan memperluas pasar. Pelaku usaha juga perlu memiliki skenario ketika aktivitas ekonomi tiba-tiba terganggu akibat bencana.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B., mengatakan penyusunan RKU menjadi bagian penting dalam membangun konsep UMKM Tangguh.
Menurutnya, setiap kegiatan usaha memiliki potensi menghadapi kendala. Karena itu, pelaku UMKM perlu memiliki perencanaan agar usaha tetap berjalan dan dapat segera pulih ketika bencana terjadi.
BNPB juga mendorong adanya integrasi program SAPA UMKM dari Dinas Koperasi dengan BPBD. Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi mampu mendorong terbentuknya Desa Tangguh dan UMKM Tangguh secara berkelanjutan.
Dukungan juga datang dari Komisi VIII DPR RI yang diwakili Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi VIII, Wahyu Mulyana Putra, M.Si. DPR RI menegaskan komitmennya terhadap penguatan BNPB melalui dukungan anggaran maupun regulasi.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber