Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menanggapi santai aksi boikot politik yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan terhadap sidang paripurna pengesahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (7/9/2026) malam.
“Biasa. Saya dulu waktu jadi anggota DPR Provinsi (Jatim) lebih galak dibanding itu. Jadi dinamika pembahasan itu biasa,” kata Fawait, usai sidang paripurna.
Gus Fawait, sapaan akrabnya, melihat dinamika di DPRD Jember masih adem ayem. “Saya dulu pernah jadi anggota DPRD sepuluh tahun, dan saya lebih galak. Bisa dilihat di riwayat media portal dan media sosial,” kata anggota DPRD Jawa Timur 2014-2024.
Fawait menegaskan, masyarakat kadang tidak begitu jeli soal apapun yang dibahas eksekutif dan legislatif. “Yang penting bagi masyarakat adalah bagaimana kesehatan mereka bisa terjamin, anak mereka bisa bersekolah dan kalau bisa sampai perguruan tinggi, infrastruktur diperbaiki dengan baik, jalan-jalan diperbaiki, kalau malam ada penerangan jalan, guru ngaji diberikan (insentif) secara terhormat, dan lain sebagainya,” katanya.
“Soal ada dinamika, saya pikir, masyarakat sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kita semua. Dan saya yakin masyarakat tidak mau masuk terlalu dalam urusan begitu-begitu. Yang penting bagaimana mereka lebih sejahtera dibanding sebelumnya,” kata Fawait.
Alih-alih memikirkan dinamika politik di parlemen, Fawait mengajak semua pihak untuk berfokus pada persoalan nyata di masyarakat, di antaranya antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum. “Kita jangan terjebak dalam pembahasan hal-hal seperti itu. Saya pikir kita fokus bagaimana mengurai antrean BBM,” katanya.
Kendati antrean masih terjadi di sejumlah tempat, Fawait menilai masih perlu ada koordinasi dan konsentrasi yang lebih kuat antara Pertamina dan Pemkab Jember agar persoalan segera terurai.
Sebelumnya Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo mengatakan, aksi boikot delapan anggota fraksinya merupakan bentuk konsistensi sikap politik yang menolak rencana utang Rp786,573 miliar oleh Pemkab Jember.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber