jatimnow.com – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana soroti perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang banyak dikeluhkan warga karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Ini membuat penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran.
Mas Dhito kini mendorong jajarannya untuk mengawal proses perbaikan data desil sesuai kondisi di lapangan. Melalui Dinas Sosial, kegiatan sosialisasi dilakukan secara masif supaya warga dapat mengetahui mekanisme pembaruan atau perbaikan data desil.
Dalam melakukan perbaikan data tersebut, lanjut Subur, pemerintah tidak bisa melakukan sendiri dan membutuhkan peran aktif masyarakat. Untuk itu, dalam kegiatan sosialisasi pihaknya juga melibatkan pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Pendamping PKH yang jumlahnya 190 orang dan biasa bertugas mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM) bansos, akan terjun memberikan pemahaman kepada warga tahapan yang dilakukan untuk melakukan pembaharuan desil.
Menurut Subur ada dua cara bisa dilakukan untuk pembaharuan desil. Pertama, secara online melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial RI yang dapat diunduh melalui ponsel dengan fitur android.
Dari aplikasi ini, warga secara mandiri bisa memasukkan data dan melampirkan dokumen pendukung sesuai kondisi ekonomi keluarga.
Kemudian, bagi warga yang terkendala melakukan pengisian data secara mandiri dapat melakukan langkah kedua, secara offline dengan mendatangi kantor desa setempat. Proses perubahan data dibantu melalui operator SIKS NG.
“Tapi data dan dokumen pendukung harus disiapkan, karena di situ ada yang harus diisi seperti masalah data kependudukan, kepemilikan aset,” tambahnya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber