Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya Achmad Nurdjayanto meminta Pemkot Surabaya menyiapkan bantalan fiskal dalam APBD 2027 untuk mengantisipasi warga yang belum terakomodasi dalam pendataan berbasis desil.
Usulan tersebut muncul setelah warga dalam reses mengeluhkan perbedaan antara status data sosial ekonomi dengan kondisi faktual keluarga, terutama dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
“Data memang penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Tetapi jangan sampai masyarakat yang secara kondisi memang membutuhkan justru tidak mendapatkan akses layanan dasar karena persoalan desil,” ujar Achmad.
Aspirasi tersebut disampaikan warga saat Achmad menjaring masukan dalam reses di daerah pemilihan (Dapil) 2 Surabaya. Sejumlah warga mengaku menghadapi persoalan ketika kondisi ekonomi keluarga tidak sepenuhnya tercermin dalam status desil, sementara kebutuhan layanan dasar tidak selalu dapat menunggu perubahan data.
Achmad mengatakan persoalan pendataan perlu dibaca bersama dengan kondisi faktual masyarakat di lapangan. Menurut dia, pemerintah perlu memiliki mekanisme perlindungan bagi warga yang secara nyata membutuhkan bantuan tetapi belum masuk dalam kategori desil yang menjadi dasar pemberian layanan.
“Kalau memang ada warga yang membutuhkan dan kondisinya bisa diverifikasi, harus ada jalan keluarnya. Jangan sampai akses kesehatan dan pendidikan terhambat hanya karena persoalan data,” katanya.
Kondisi ekonomi setiap keluarga, menurut Achmad, memiliki persoalan yang berbeda-beda. Ada keluarga yang membutuhkan bantuan untuk biaya pengobatan, sementara keluarga lainnya membutuhkan dukungan agar anak tetap dapat bersekolah.
Karena itu, dia mendorong mekanisme perlindungan sosial tidak sepenuhnya bergantung pada kategori administratif. Verifikasi terhadap kondisi riil masyarakat tetap diperlukan ketika terdapat perbedaan antara data dengan keadaan keluarga di lapangan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber