Banyuwangi (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Banyuwangi meraih penghargaan Terbaik Satu implementasi Program 3 Juta Rumah sekaligus mendapat tambahan insentif 300 unit program bedah rumah.
Penghargaan tersebut diberikan dalam penilaian yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Penilaian mencakup sejumlah aspek, mulai kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan, tata kelola pembangunan permukiman, hingga inovasi dalam menghadirkan solusi hunian melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Alhamdulilah terima kasih kepada Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Permukiman (KPP). Dengan tambahan insentif ini, kian banyak rumah tak layak huni milik masyarakat yang diperbaiki,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Tambahan insentif yang diterima Banyuwangi berupa 300 unit bedah rumah bagi warga prasejahtera. Setiap rumah mendapat bantuan senilai Rp20 juta. Kuota tersebut berada di luar alokasi rutin program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Permukiman (KPP).
“Jadi kita bakal mendapatkan bantuan bedah rumah setidaknya 600 unit seperti yang dijelaskan Pak Tito (Mendagri) semalam,” kata Ipuk.
Menurut Ipuk, kebijakan Pemkab Banyuwangi tidak hanya diarahkan pada pembangunan rumah baru. Pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kualitas rumah yang sudah ditempati masyarakat, terutama keluarga prasejahtera.
Sepanjang 2019 hingga 2026, sebanyak 6.434 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah ditangani melalui berbagai program rehabilitasi.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber