TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, memperkuat pengawasan terhadap data kesejahteraan masyarakat untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tetap tepat sasaran.

Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan sejumlah perubahan desil yang tidak sejalan dengan kondisi warga saat dilakukan pengecekan di lapangan.

Perubahan kategori kesejahteraan dalam data desil menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh berbagai program perlindungan sosial.

Ketidaksesuaian data berpotensi membuat warga yang masih membutuhkan bantuan justru terlepas dari daftar penerima.

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan fenomena perubahan desil secara tidak wajar juga terjadi di daerah lain. Namun, Pemkot Kediri tetap perlu memastikan setiap data yang menjadi dasar kebijakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.

“Beberapa hari terakhir kita dihadapkan dengan fenomena adanya perubahan desil yang tidak wajar. Ada masyarakat yang berdasarkan kondisi riil seharusnya masuk dalam desil satu, tetapi setelah dilakukan survei justru berubah menjadi desil enam,” kata Vinanda saat rapat koordinasi di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Senin (31/8/2026).

Menurut Vinanda, data desil masih menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan penyaluran program.

Karena itu, data administratif tersebut perlu dibandingkan dengan kondisi nyata masyarakat agar proses pemutakhiran tidak menghasilkan keputusan yang keliru.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *