Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengevaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Seruan itu setelah insiden keracunan yang menimpa santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo.
Dia menyebut kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Cahyo menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang menimpa para santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Komisi E DPRD Jatim akan menjadikan insiden tersebut sebagai bahan perhatian untuk meningkatkan pengawasan, monitoring, dan evaluasi program MBG di Jawa Timur.
“Pertama, kami atas nama Komisi E dari DPRD Jawa Timur turut prihatin atas kejadian yang menimpa adik-adik kita di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Mambaul Hikam. Kami sangat prihatin atas adanya kejadian tersebut,” ujar Cahyo di DPRD Jatim, Rabu (2/9/2026).
Dia mengatakan pengawasan tidak hanya diarahkan pada hasil makanan yang diterima penerima manfaat. Proses produksi hingga makanan tersebut siap didistribusikan juga harus memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring, maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur ini.
Menurut Cahyo, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan implementasi amanah konstitusi sehingga pelaksanaannya harus dipastikan berjalan baik. Evaluasi nantinya juga akan diarahkan kepada SPPG yang berada di wilayah Jawa Timur, termasuk SPPG yang berkaitan dengan insiden di Sidoarjo.
“Dan tentu, monitoring evaluasi ini akan menjurus kepada SPPG-SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di Sidoarjo, dalam hal ini yang memang sedang terjadi suatu case ya,” ucapnya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber