Berita itu sebenarnya berisi tentang pernyataan Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita saat menemui demonstran pada pada Senin 15 Juni 2026 lalu.
“Saya berharap dengan adanya kemampuan kami dan kapasitas kami yang ada di daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di Kota Malang mampu menyalurkan aspirasi ke pemerintah pusat untuk dievaluasi bersama. Kami sepakat untuk memberhentikan MBG,” kata Amithya pada Senin (15/6/2026) dihadapan demonstran.
Pernyataan 3 bulan lalu itu kini kembali muncul dan viral di media sosial. Beberapa akun media sosial mengunggah postingan yang berisi konten DPRD Kota Malang menolak MBG.
Sebenarnya pada saat kembali bertemu massa aksi pada Rabu, (17/6/2026) politisi PDI Perjuangan itu menegaskan akan melakukan evaluasi.
Pernyataan Amithya berbeda saat Senin (15/6/2026) yang sempat menyatakan penolakan terhadap MBG, Amithya menyebut akan mengevaluasi karena ada yang harus diperbaiki dalam program MBG.
“Kami akan teruskan bersurat ke DPR RI kita akan sampaikan semua tuntutan. Evaluasi secara berkala disemua sektor perbaikan disemua komponen di beberapa program tersebut. Ada beberapa hal yang sifatnya urgent atau harus direkonstruksi kembali dalam program ini,” ujar Mia sapaan akrabnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengatakan, bahwa secara kelembagaan legislatif Kota Malang tidak pernah membuat keputusan secara resmi untuk menghentikan MBG.
“Jadi, sebenarnya itu peristiwa lama, yang mana mahasiswa itu meminta agar program itu dihentikan. Nah, sebagai bentuk dukungan, pada waktu itu Ketua dan beberapa anggota, dan termasuk pimpinan kan menerima. Menerima, dan meneruskan. Jadi, sifatnya meneruskan apa yang menjadi aspirasi dari mahasiswa,” kata Trio pada Senin, (7/9/2026).
Trio menyebut statmen ketua DPRD Kota Malang yang belakangan kembali menjadi berita berisi mengentikan MBG sebagai sebuah dinamika di media sosial.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber