Surabaya, IDN Times – Sebanyak 1.845 turun desil-nya setelah melakukan pengaduan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Warga yang merasa kondisinya tak sesuai desil bisa melakukan pengaduan.
Kepala Dinsos Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menyampaikan, pada triwulan III 2026 terdapat 3.283 aduan desil yang masuk melalui mekanisme sanggahan. Hasil pemutakhiran tersebut kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyesuaian pemeringkatan desil.
“Nah, dari total 3.283 aduan sanggahan, itu yang naik desilnya ada 345. Yang turun desilnya ada di 1.845 dan ada yang tetap itu di 1.093,” ujar Antiek, Selasa (8/9/2026).
Antiek menegaskan, Dinsos Surabaya bertugas melakukan pengecekan lapangan dan menyampaikan usulan pemutakhiran. Sementara itu, proses akhir pemeringkatan desil menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Sehingga kenapa kita sudah cek, tapi hasilnya (desil) ada yang masih tetap. Nah, itu tadi bahwa kami mengusulkan, menyampaikan, tetapi proses pendesilnya menjadi kewenangan di pusat,” katanya.
Ia menjelaskan, data yang diterima Dinsos Surabaya mencakup warga pada desil 1 sampai 5. Sementara itu, data desil 1 sampai 10 dapat diperoleh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Jadi memang di dalam data yang kami terima itu ada yang data desil 1 sampai 5. Kemudian kalau yang dari teman-teman Bappeda itu bisa mendapatkan data dari desil 1 sampai 10,” ujar dia.
Menurut Antiek, terdapat warga yang belum masuk dalam pemeringkatan desil karena saat pelaksanaan survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), warga yang bersangkutan tidak berada di lokasi atau alamatnya belum ditemukan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber