SURABAYA(Kabarjawatimur) – Jalur formal yang tak kunjung mendapat respons membuat pedagang Pasar Buah Tanjungsari persil 77 memilih cara lain untuk menyampaikan aspirasi. Sebuah baliho
SURABAYA – Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menutup ruang bagi penambahan diskotek maupun tempat hiburan malam baru mendapat dukungan anggota DPRD Surabaya,
SURABAYA – Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menyoroti pembahasan RAPBD Jawa Timur 2027 yang dinilai tidak boleh berhenti pada besarnya angka pendapatan dan belanja daerah. Anggaran publik harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan pelayanan dasar dan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan. Di dalamnya terdapat kebutuhan masyarakat yang harus dijawab pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hunian layak hingga perlindungan sosial.
“Pertanyaannya bukan hanya berapa besar anggaran yang disiapkan, tetapi seberapa besar anggaran tersebut mampu memperbaiki pelayanan dasar dan mendorong produktivitas masyarakat,” ujar Lilik.
Menurutnya, pelayanan dasar justru menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBD Jawa Timur 2027, alokasi untuk enam urusan pelayanan dasar mencapai sekitar Rp16,38 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 59,76 persen dari total belanja daerah yang mencapai Rp27,42 triliun.
Enam pelayanan dasar tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber