Madiun (beritajatim.com) – Penanganan kasus perkelahian berdarah yang melibatkan pelajar SMAN 1 Mejayan, Kabupaten Madiun, terus memicu gelombang sorotan publik. Pasalnya, insiden kekerasan yang berujung pada cedera parah korban hingga harus menjalani operasi itu terkesan ditangani setengah hati tanpa adanya kejelasan sanksi tegas dari pihak sekolah.
Peristiwa penganiayaan yang sempat menggemparkan warga di sekitar lingkungan sekolah tersebut sejatinya terjadi pada Senin (21/9/2026). Akibat bentrokan fisik tersebut, salah satu siswa dilaporkan mengalami luka serius pada bagian wajah hingga harus menjalani perawatan medis intensif serta prosedur operasi pada rahang bawah.
Menanggapi polemik yang berlarut-larut tersebut, Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Madiun, Lena, menegaskan bahwa penanganan konflik pelajar tidak boleh berhenti pada wacana belaka. Pihaknya mendorong pelaksanaan langkah-langkah penanganan konkret yang mengedepankan pendekatan edukatif ketimbang tindakan emosional.
Menurut Lena, sanksi bagi pelajar yang terlibat konflik fisik berat tetap harus berorientasi pada pembinaan karakter dan masa depan siswa, bukan sekadar hukuman pembalasan atau keputusan instan untuk mengeluarkan anak dari sekolah.
“Sanksinya harus sanksi yang mendidik. Anak-anak ini kan masa depannya masih panjang. Sekolah bukan hanya untuk anak yang penurut, justru di sinilah fungsi pendidikan untuk memperkuat pembentukan karakter dan menyelesaikan masalah secara langsung,” tegas Lena saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).
Lena memaparkan, penanganan di lapangan harus diwujudkan melalui kerja nyata yang terstruktur. Langkah awal yang mendesak adalah pengoptimalan peran Bimbingan dan Konseling (BK) untuk memberikan pendampingan psikologis mendalam, baik bagi korban yang mengalami trauma fisik pascaoperasi maupun bagi pelaku guna menanamkan rasa penyesalan dan tanggung jawab atas perbuatannya.
Proses pemulihan interaksi antarpelajar ini juga wajib ditopang melalui jalur mediasi resmi yang menjunjung tinggi keadilan. Selain itu, Cabdin Pendidikan Wilayah Madiun meminta sekolah untuk tidak menutup-nutupi perkembangan kasus. Pihak SMAN 1 Mejayan diinstruksikan menyampaikan seluruh proses penanganan dan kronologi secara transparan kepada orang tua murid agar tidak timbul spekulasi liar di tengah masyarakat.
Tak berhenti di internal sekolah, Cabdin juga mendesak penguatan kerja sama secara intensif dengan Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari jajaran Polres, Polsek, hingga Kejaksaan Negeri setempat. Kehadiran APH di lingkungan sekolah diharapkan dapat memberikan edukasi hukum secara berkala mengenai konsekuensi pidana dari aksi kenakalan remaja dan perkelahian antarpelajar.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber