Ada kaidah lama dalam ilmu tata kelola publik yang sangat sederhana namun sarat makna: if it ain’t broke, don’t fix it. Jika sebuah sistem pelayanan publik sudah berjalan stabil, andal, dan memberikan kepastian, jangan sekali-kali membongkarnya tanpa alasan objektif yang mendesak.
Namun, terkadang ada saja wacana kebijakan yang muncul memicu keheranan mendalam. Salah satunya adalah gagasan memindahkan jalur pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan yang selama ini berjalan mulus melalui bank publik (anchor bank) ke instrumen Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Secara teknis operasional maupun tata kelola keuangan negara, wacana ini bukan sekadar janggal, melainkan sebuah pertaruhan yang sangat berisiko.
Selama bertahun-tahun, pembayaran gaji dan pensiun setiap tanggal 1 telah ditopang oleh ekosistem Core Banking System (CBS) perbankan yang matang. Bank-bank BUMN dan BUMD didukung oleh infrastruktur IT dengan sertifikasi keamanan tinggi, redundansi server, dan tingkat toleransi kegagalan (down-time) yang mendekati nol.
Sistem pembayaran terintegrasi langsung dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Hasilnya adalah kepastian: ketika tanggal satu tiba, hak para aparatur dan purnabakti langsung cair tanpa drama.
Bandingkan jika alur mandatory spending APBN ini secara mendadak dialirkan ke Kopdes Merah Putih—sebuah entitas lokal yang jangankan memiliki sistem perbankan terintegrasi skala nasional, keandalan operasional dasarnya saja belum teruji. Alasan-alasan klasik seperti sistem hang, jaringan terputus, keterbatasan arus kas (cash flow) di tingkat lapangan, hingga salah kelola administrasi akan serta-merta mengintai.
Bagi aparatur sipil dan khususnya para pensiunan yang tergolong kelompok rentan, keterlambatan gaji bukan sekadar masalah administrasi belaka. Ini adalah persoalan dapur, obat-obatan, dan keberlangsungan hidup rumah tangga. Mengganggu kepastian ini sama saja dengan menciptakan kerawanan ekonomi dan sosial di tingkat lokal.
Mengapa wacana yang begitu berisiko ini bisa mengemuka? Dari sudut pandang analisis ekonomi politik, fenomena ini mengindikasikan adanya simptom “panik operasional”. Tampaknya, Kopdes Merah Putih dibangun dengan kalkulasi yang kurang matang dari sisi kelayakan bisnis (business model feasibility).
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber