Mojokerto (Beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menyebut kontribusi sektor cukai hasil tembakau dari Kabupaten Mojokerto terhadap penerimaan negara mencapai Rp2,6 triliun pada 2026. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp2,7 triliun pada 2027.
Besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto berharap alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat lebih optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gus Barra (sapaan akrab, red) saat membuka kegiatan Pendampingan Pelaporan Data Produksi Industri Hasil Tembakau melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) DBHCHT di Arayanna Hotel, Kecamatan Trawas, Rabu (21/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra menyampaikan apresiasi kepada para pelaku industri hasil tembakau yang beroperasi di Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, sektor industri tembakau memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para perusahaan industri tembakau yang ada di Kabupaten Mojokerto karena telah menggerakkan perekonomian daerah dan kemudian juga memberikan sumbangsih menggerakkan perekonomian nasional,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kontribusi dari cukai rokok di Kabupaten Mojokerto pada tahun ini mencapai Rp2,6 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi Rp2,7 triliun pada 2027. Menurutnya, besarnya kontribusi tersebut diharapkan sejalan dengan alokasi DBHCHT yang memberikan manfaat optimal bagi daerah, terutama dalam mendukung berbagai program untuk masyarakat.
“Kabupaten Mojokerto dari sektor perekonomian memberikan dampak positif, baik itu di daerah maupun di pusat. Oleh karena itu, kita berharap ada dana bagi hasil yang menguntungkan untuk daerah. Ini semua bukan untuk pemerintah daerah, tetapi disalurkan untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.
Gus Barra menyampaikan bahwa perkembangan perekonomian daerah juga tercermin dari sejumlah indikator makro pembangunan, termasuk penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan angka kemiskinan. Berdasarkan informasi yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber