jatimnow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik meminta pemerintah daerah tidak lagi membiarkan sisa anggaran menumpuk akibat perencanaan program kerja yang asal-asalan.
Legislatif mendesak alokasi APBD difokuskan langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari perbaikan jalan poros antardesa, fasilitas kesehatan, hingga sarana pendidikan.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir mengungkapkan, tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) saban tahun menjadi alarm buruknya sinkronisasi belanja di level dinas.
“Pola realisasi di masing-masing komisi harus diawasi ketat. Perencanaan sejak APBD murni mesti matang agar tidak menumpuk saat pembahasan perubahan dan memicu SiLPA besar,” ujar Syahrul saat memimpin forum KUPA-PPAS.
Politisi PKB ini meminta tiap komisi menguji ulang usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Usulan dinas yang minim urgensi diminta langsung dicoret dan dialihkan untuk membiayai fasilitas publik yang mendesak.
“Uji betul urgensinya, apakah program itu memang mendesak dan dibutuhkan rakyat. Jangan hanya terpaku pada besaran angka, tapi hitung realistis kemampuan eksekusi di lapangan,” lanjut Syahrul.
Dewan mencatat perbaikan jalan rusak, penambahan penerangan jalan umum (PJU), pengadaan armada pemadam kebakaran, hingga penanganan sampah masih menuntut kucuran dana cepat.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber