Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi’i meminta Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan data desil sebagai satu-satunya patokan dalam penyaluran bantuan sosial. Dia mendorong data desil disandingkan dengan data masyarakat miskin dan pramiskin agar warga yang membutuhkan tetap mendapat akses bantuan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya.
“Kita mau menyampaikan desil jangan satu-satunya sebagai alat untuk menentukan warga Surabaya untuk mendapat program bantuan sosial, mulai kesehatan, pendidikan, dan bantuan-bantuan sosial lainnya, tapi harus disandingkan dengan misalnya data miskin pramiskin yang sampai hari ini itu masih berlaku,” ujar Imam di DPRD Surabaya, Rabu (2/9/2026).
Imam mengatakan penggunaan data pembanding penting untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat tetap sesuai dengan kondisi masyarakat di Surabaya. Menurut dia, perbedaan kondisi antara daerah dan pusat harus diantisipasi melalui pendataan yang lebih lengkap.
“Itu biar apa? Karena ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat yang kemudian itu diterapkan ke daerah kok kurang klop, kurang pas tentu,” katanya.
Dia menyebut pemerintah kota masih memiliki ruang untuk menentukan kebijakan bantuan berdasarkan kemampuan anggaran dan kondisi masyarakat. Aturan yang ada, kata Imam, tidak melarang daerah memperluas kelompok penerima bantuan di luar ketentuan desil dari pemerintah pusat.
“Apalagi tidak ada larangan misalnya, tidak ada larangan oh desil memberikan bantuan itu hanya untuk desil sekian-sekian,” ucapnya.
Imam juga meminta Pemkot Surabaya menghitung kembali kemampuan anggaran untuk memperluas cakupan penerima bantuan. Dengan kapasitas fiskal yang dimiliki Surabaya, dia membuka opsi intervensi hingga kelompok desil yang lebih luas.
“Surabaya dengan kekuatan anggaran yang besar, kenapa kita tidak lebih bijaksana misalnya desil yang lebih banyak 1, 2, 3, 4, 5 itu yang bisa diintervensi,” ujarnya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber