Jakarta (ANTARA) – Executive Director CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan perluasan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) perlu diikuti dengan penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di daerah agar transformasi layanan tersebut dapat berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
“Saya rasa dengan kondisi Indonesia, tidak semua bisa diselesaikan atau diatasi dengan digitalisasi manakala tidak semua penduduk itu melek digital, terutama di daerah-daerah pedesaan, daerah remote area,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Faisal mengatakan perluasan digitalisasi perlinsos merupakan langkah positif karena dapat mendorong pemerataan distribusi bantuan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan tersebut juga berpotensi membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, baik antara kelompok masyarakat maupun antarwilayah.
Namun, efektivitas digitalisasi perlinsos juga perlu melihat dari sisi kesiapan infrastruktur daerah yang masih menjadi tantangan. Hal ini karena tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki tingkat akses internet dan literasi digital yang sama, sementara sebagian daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi justru berada di wilayah yang memiliki keterbatasan akses digital.
“Daerah-daerah kantong kemiskinan ini justru berada di daerah yang susah akses internet. Mau digitalisasi seperti apa kalau infrastrukturnya tidak mendukung, tidak bisa juga,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan sistem digital perlu berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur pendukung agar masyarakat di daerah tidak mengalami hambatan dalam mengakses layanan perlindungan sosial. Penguatan SDM di tingkat daerah juga diperlukan untuk memastikan sistem yang telah dibangun dapat dioperasikan dan dimanfaatkan secara optimal.
Selain persoalan infrastruktur, menurut dia, pemerintah juga perlu memastikan kualitas pendataan penerima manfaat. Ketepatan data menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan sasaran penyaluran perlinsos. Digitalisasi diharapkan dapat membantu mengurangi potensi kebocoran dan kesalahan sasaran, tetapi tetap membutuhkan mekanisme evaluasi secara berkala.
“Penggunaan digitalisasi dalam perlindungan sosial ini diharapkan bisa mengurangi kebocoran dan juga ketidaktepatan sasaran. Tapi tetap perlu ada mekanisme evaluasi,” katanya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber