Pasuruan (beritajatim.com) – Pandangan umum yang bersifat kritis mengalir dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (2/11/2026), kedua fraksi sepakat mendorong pemerintah daerah agar tetap menjaga keseimbangan fiskal serta memprioritaskan kepentingan masyarakat kecil.
Fraksi PKB menyoroti struktur postur pendapatan daerah dalam Raperda APBD 2027 yang dipatok sebesar Rp3.528.332.982.321, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1.761.705.401.360,59 dan pendapatan transfer Rp1.766.627.580.960,41. Pihaknya mengingatkan agar upaya menggenjot target PAD tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian angka administratif, melainkan tetap berpijak pada kemampuan ekonomi pelaku usaha kecil dan masyarakat luas.
“Peningkatan PAD hendaknya tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha agar tidak menambah beban rakyat kecil,” ujar juru bicara Fraksi PKB, Sonhaji Abd. Wahid.
Pria yang akrab disapa Gus Son itu menambahkan, alokasi belanja daerah sebesar Rp4.075.185.923.222 wajib berpihak penuh pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah. Fraksi PKB mengapresiasi alokasi pendidikan sebesar Rp718.873.861.558 serta anggaran kesehatan senilai Rp1.113.037.395.854,97 untuk mendongkrak aksesibilitas layanan publik hingga ke perdesaan.
“Kami berharap agar kebijakan pinjaman daerah benar-benar menjadi instrumen percepatan pembangunan, bukan justru menjadi beban fiskal yang mengurangi ruang anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan PKB, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Gaung Andaka Ranggi, menyampaikan apresiasi atas langkah berani pemerintah daerah merencanakan pinjaman utang untuk membiayai tiga proyek strategis, yakni pembangunan RSUD Purwodadi, revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Pandaan, serta pembenahan objek wisata Pemandian Alam Banyubiru.
Kendati mendukung penuh akselerasi infrastruktur tersebut, Golkar memberikan catatan korektif agar eksekutif menghitung Debt Service Coverage Ratio (DSCR) secara cermat. Pemerintah daerah didesak menyiapkan skema mitigasi risiko yang matang guna mengantisipasi segala kendala teknis maupun deviasi target pendapatan.
“Bagaimana proyeksi kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman tersebut, dan apakah sudah ada skema mitigasi risiko jika proyek-proyek tersebut mengalami keterlambatan atau pendapatan yang tidak sesuai target?” tanya Gaung Andaka Ranggi.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber